Jakarta — Indonesia bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya secara resmi menyatakan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari upaya internasional untuk mengakhiri konflik dan mendukung rekonstruksi di Jalur Gaza.
Keputusan tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab pada 22 Januari 2026, setelah menerima undangan yang disampaikan oleh Trump kepada pemimpin masing-masing negara.
Langkah bergabungnya negara-negara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat upaya perdamaian, mendukung stabilitas di Palestina, mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, serta mendorong proses rekonstruksi dan pemulihan di Gaza yang telah mengalami kehancuran akibat konflik berkepanjangan.
Dalam pernyataan bersama itu, para menteri menyatakan bahwa mereka menyambut baik undangan Trump dan akan menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai prosedur hukum nasional masing-masing negara. Mereka menegaskan dukungan terhadap misi Dewan Perdamaian yang juga tercantum dalam Rencana Komprehensif Penyelesaian Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Dewan Perdamaian sendiri adalah sebuah inisiatif internasional yang dirancang untuk menjadi otoritas sementara yang membantu mengawasi konsolidasi gencatan senjata, koordinasi bantuan kemanusiaan, dan upaya rekonstruksi di Jalur Gaza, serta mendorong pencapaian perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai hukum internasional.
Keikutsertaan Indonesia dan negara-negara Muslim ini juga mencerminkan dukungan kolektif dunia Islam terhadap penyelesaian damai konflik Palestina–Israel, serta upaya memperkuat peran diplomasi multilateral dalam menangani isu kawasan yang telah memakan korban sipil dan kerusakan infrastruktur besar di Gaza.
Meski langkah ini disambut baik oleh negara-negara peserta, beberapa negara lain seperti Prancis dan beberapa anggota Uni Eropa memilih untuk tidak bergabung, menyuarakan keprihatinan bahwa dewan perdamaian yang dipimpin oleh Trump dapat menyaingi peran dan legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam urusan perdamaian global.
(via ANTARA News, Reuters, Anadolu Agency, AP News)