Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengerahkan hingga 8.000 prajurit TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana pasukan penjaga perdamaian internasional pascakonflik. Wacana ini mencuat dalam pembahasan skema stabilisasi keamanan di wilayah Gaza, termasuk kemungkinan misi yang bertujuan menjaga ketertiban, mengawasi gencatan senjata, serta mendukung proses perlucutan senjata kelompok bersenjata seperti Hamas jika mendapat mandat internasional.
Rencana pengerahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari skema kerja sama multilateral yang masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengiriman pasukan hanya akan dilakukan apabila terdapat mandat resmi dari lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam konflik.
Selain aspek keamanan, keterlibatan Indonesia juga diproyeksikan mencakup peran kemanusiaan dan stabilisasi wilayah, termasuk pengamanan distribusi bantuan, perlindungan warga sipil, dan dukungan rekonstruksi pascaperang. Indonesia selama ini dikenal aktif dalam misi penjaga perdamaian dunia dan menjadi salah satu negara penyumbang personel terbesar dalam operasi perdamaian PBB.
Meski demikian, rencana pengerahan pasukan masih bersifat wacana strategis dan belum memiliki jadwal pelaksanaan pasti. Pemerintah menyatakan berbagai aspek teknis masih dibahas, mulai dari struktur komando, wilayah operasi, aturan pelibatan pasukan, hingga mekanisme perlucutan senjata jika misi tersebut benar-benar dijalankan.
Sejumlah pengamat menilai rencana ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam diplomasi perdamaian global, namun juga menyoroti pentingnya kejelasan mandat hukum internasional serta jaminan keselamatan personel TNI di lapangan. Hingga kini, proses diplomasi dan koordinasi antarnegara masih berlangsung untuk menentukan bentuk final misi tersebut.
Tanggapan Kemenhan
Kementerian Pertahanan RI membantah adanya rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza untuk melucuti senjata Hamas, kelompok militan Palestina yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel.
Bantahan itu muncul setelah media internasional memberitakan bahwa Indonesia mendapat mandat dari Board of Peace (BOP) untuk membentuk Internal Security Forces (ISF) guna membantu mengamankan perbatasan Gaza serta memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.
"Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament seperti yang disebut dalam pemberitaan, tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia," kata Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (11/2/2026).
Kemhan menegaskan bahwa fokus perencanaan Indonesia dalam mendukung stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah pada aspek rekonstruksi serta layanan kesehatan.
"Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai," jelas dia.
"Namun prinsipnya, kontribusi Indonesia akan tetap berada dalam koridor stabilisasi, rekonstruksi, dan pelayanan kesehatan," tambahnya.
(Via BBC News Indonesia, Reuters, Kompas.com)